Badan

Tugas Pokok

  • RSUD ABADI mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
  • Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan RSU ABADI

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD ABADI mempunyai fungsi :

  • Menyelenggarakan pelayanan medik;
  • Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
  • Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
  • Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
  • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
  • Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
  • Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
  • Menyelenggarakan perencanaan program dan pemberian informasi.

Alamat

Jl. Ratu Agung No. 1, Tenggarong Seberang 75572

Telp

0541 – 661015

Fax

0541 – 661013

Direktur

Dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM

NIP

19710712 200001 2 002

Visi

Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Berkualitas Untuk Terciptanya Masyarakat Sehat, Sejahtera dan Berkeadilan 2015

Misi

  • 1. Menyelenggarakan Pelayanan Rumah Sakit yang Berkualitas dan Terjangkau
  • 2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit
  • 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Motto

Respek, Sigap, Unggul, Aman, Mulia Peduli

Keyakinan Dasar

  • 1. Karyawan yang berkualitas dan berkomitmen tinggi kepada rumah sakit adalah aset yang paling berharga
  • 2. Kepuasan dan kesetiaan pasien adalah dasar kelangsungan hidup rumah sakit
  • 3. Pelayanan berkualitas kepada masyarakat sebagai pengikat kesetiaan pelanggan
  • 4. Kebersamaan adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan terwujudnya cita-cita Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit tahun 2015

Tugas Pokok

RSUD A.M. Parikesit mempunyai tugas meliputi :

  • Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya pelayanan rujukan;
  • Melaksanakan pelayanan yang bermutu berdasarkan standar pelayanan Rumah Sakit.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD A.M. Parikesit menyelenggarakan fungsi :

  • Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
  • Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
  • Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
  • Menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit;
  • Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
  • Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
  • Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
  • Menyelenggarakan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS).

Kepala Badan

H. DARMANSYAH, BA

NIP

19560323 198603 1 014

Sekretaris

DRS. KUSUMA WARDHANA-

NIP

-19630903 199311 1 002

Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai fungsi meliputi :

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;dan
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Kepala Badan

H.HELDIANSYAH, SH,MH

NIP

19660810 198902 1 003

Sekretaris

Drs. H.ABD.RAHMAN K, S.Sos.,MM

NIP

19570317 198001 1 001

Tugas Pokok

Badan Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan tugas di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah ;
  2. pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di daerah;
  3. kerjasama di bidang perpustakaan dan arsip daerah, dengan badan atau unit / satuan kerja lain ;
  4. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka, arsip aktif dan inaktif .
  5. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, biografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya ;
  7. pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah dan multimedia;
  8. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah; dan
  9. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Kepala Badan

Drs. M.SYAFRUDDIN. HS, M.Si

NIP

19581218 198501 1 003

Sekretaris

Drs. H.NORDIN, M.Si

NIP

19610412 198203 1 017

Tugas Pokok

Fungsi

Kepala Badan

HJ. AJI LINA RODIAH

NIP

19650325 198503 2 010

Sekretaris

ABDUL HADI, S. SOS.,M.HUM

NIP

19620402 198701 1 002

Tugas Pokok

Fungsi

Kepala Badan

M. INDRA, SE, MM

NIP

19580710 198512 1 003

Sekretaris

Drs. BAHAUDDIN

NIP

19661231 199401 1 006

Tugas Pokok

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Melaksanakan Tugas Perencanaan, Promosi, Pelayanan, Pengendalian Dan Pengawasan Penanaman Modal.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, menyelenggarakan fungsi:

  1. Mengkaji dan Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK);
  2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan promosi daerah;
  3. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  4. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan dan kemitraan penanaman modal;
  5. Melakukan promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
  6. Menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
  7. Penciptaan iklim usaha sesuai kebijakan Bupati dan ketentuan perundang-undangan;
  8. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dengan Negara atau Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau Badan/Lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri di Bidang Penanaman Modal;
  9. Menyusun kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan fasilitasi serta pelayanan teknis dan bisnis di Bidang Penanaman Modal;
  10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal (tugas ini sudah tercakup dalam huruf m di bawah);
  11. Melaksanakan pelayanan informasi di bidang penanaman modal kepada masyarakat melalui multimedia;
  12. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal daerah;
  13. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Badan.

Kepala Badan

A.TAUFIK HIDAYAT, SIP,MM

NIP

19670420 198803 1 014

Sekretaris

EDDY MARDIAN, SE

NIP

19670306 199303 1 007

Tugas Pokok

Badan Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan tugas pokok di bidang penanganan Lingkungan Hidup.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunya fungsi yang meliputi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
  2. Perencanaan program penaatan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
  3. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
  4. Melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
  5. Melaksanaan penaatan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
  6. Pembinaan dan pengoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  7. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup;dan
  8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Kepala Badan

IR. TOTOK HERU SUBROTO,M.Si

NIP

19630827 199003 1 012

Sekretaris

WIYONO, SIP. M.SI

NIP

19690204 199003 1 009

Alamat

Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong 75511, Kalimantan Timur

Telp.

(0541) 664784

Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dan merumuskan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan rencana serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

  1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
  2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
  3. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
  4. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain;
  5. Pelaksanaan statistik dan pengendalian pembangunan daerah;
  6. Pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi daerah;
  7. Pelaksanaan perencanaan pengembangan SDM dan kesejahteraan rakyat;
  8. Pelaksanaan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
  9. Pelaksanaan perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  10. Pelaksanaan pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah;
  11. Kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri;
  12. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan
  13. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;

Nama Kepal Badan

IR. AHMAD HARDI DWI PUTRA

NIP

19621025 199011 1 001

Sekretaris

IR. CHANAN

NIP

19600110 198803 1 016

Tugas Pokok

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas tertentu membantu Kepala Daerah dalam urusan ketersediaan pangan, distribusi dan kewaspadaan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

  • Melakukan perumusan kebijakan dan program Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  • Melakukan koordinasi di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  • Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi wadah koordinasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  • Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  • Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  • Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan atau perlengkapan dan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  • Melakukan pengelolaan dan fasilitator peningkatan partisipasi dan gerakan kerjasama masyarakat, dunia usaha dan lain-lain dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan, distribusi dan kewaspadaan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  • Melaksanakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program Ketahanan Pangan serta penilaian capaian tujuan dan sasaran program Ketahanan Pangan;
  • Melaksanakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program penyuluhan serta penilaian capaian tujuan dan sasaran program penyuluhan;
  • Melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
  • Melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia penyuluh;
  • Melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi pertanian dan pangan;
  • Melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi pertanian dan pangan.

Kepala Badan

DRS.SUTRISNO

NIP

19530922 197603 1 009

Sekretaris

H.DIWANSYAH, SE.MM

NIP

19621212 198503 1 023

Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi yang meliputi :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  2. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Pembinaan UPTB di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  5. Pengendalian teknis operasional di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;dan
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Badan

IR.HAIRIL ANWAR, M.SI

NIP

19600321 198602 1 001

Sekretaris

IR.H.EDY EFRANI HZ.MM

NIP

19591208 198603 1 021

Tugas Pokok

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi :

  1. Pemerintahan dan Hukum;
  2. Ekonomi dan Keuangan;
  3. Sumberdaya Alam dan Teknokogi;dan
  4. Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
  5. Fungsi

    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

    1. Penyusunan program kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    2. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan hukum, ekonomi dan keuangan, sosial budaya dan kemasyarakatan serta sumberdaya alam dan teknologi;
    3. Melaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah;
    4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    5. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi terhadap Dinas/Instasi;dan
    6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Nama Kepala Badan

H.M.SYAMSIE JUHRI, S.Sos, MM

NIP

19561028 198312 1 001

Sekretaris

SOFIAN ASHURI, S.Sos.M.Si

NIP

19650505 198602 1 013

Visi

Terwujudnya kemandirian masyarakat desa/ kelurahan di Kabupaten Kutai pada tahun 2010

Misi

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan menuju terwujudnya kemandirian

Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Fungsi

  1. Perumusan kebijakan tehnis dibidang Pemberdayaan Masyarakat
  2. Koordinasi kebijaksanaan, perumusan dan penyiapan kebijakan
  1. Penyusunan rencana penjabaran kebijakan, mengatur pelaksanaan program, menyiapkan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan melakukan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
  2. Koordinasi kebijaksanaan, perumusan dan penyiapan kebijakan, Fasilitasi pelaksanaan Bina Pengembangan Desa pelaksanaan Bina Sumber Daya Manusia, Bina Usaha Ekonomi Kerakyatan, Bina Sumber Daya Alam dan Pemukiman
  3. Pengkoordinasian penyusunan Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan memfasilitasi, Evaluasi Pelaksanaan program masyarakat Desa/Kelurahan serta melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dicapai maupun program yang sedang dilaksanakan

Nama Kepala Badan

Drs. H. FATEKUR RACHMAN, MAP

NIP

19580505 198503 1 041

Sekretaris

Drs. HENRY HASYIM, M.SI

NIP

19571227 198501 1 002

Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi yang meliputi :

  1. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia badan kesatuan bangsa, politik dan masyarakat;
  2. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat;
  3. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
  4. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat;
  5. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat;
  6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat; dan
  7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Kepala Badan

M. RIDHA DARMAWAN, SP.MP

NIP

19701117 199803 1 008

Sekretaris

HJ.SRI RIDAYANI

NIP

19681113 198902 2 003

Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas di Bidang Kepegawaian Daerah.

Fungsi

Dalam menyelenggarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD mempunyai fungsi :

  1. perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian, penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
  2. penyiapan penyusunan Peraturan Daerah di Bidang Kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
  3. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
  4. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  5. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
  6. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis administrasi atau substantif Kementerian Dalam Negeri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral;
  7. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional, pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
  8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.