Rita Hadiri Sosialisasi PP No 18 Tahun 2016 di Jakarta

 09 Agustus 2016    madi    Pemerintahan

JAKARTA - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari bersama Ketua DPRD Kukar Salehudin, Plt Sekda Kukar H. Marli dan Kepala Bagian Administrasi Organisasi Supriyanto menghadiri Sosialisasi Peraturan Pemerintan (PP) No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2017.

Acara tersebut dihadiri Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah se-Indonesia dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Jumat (5/8).

Tjahjo Kumolo mengatakan, PP ini juga mengatur soal penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah. Jabatan-jabatan struktural menurut Mendagri akan dikurangi guna merampingkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena saat ini dana daerah mayoritas diserap untuk gaji pegawai.

Dengan cara ini, APBD nantinya bisa maksimal digunakan untuk melayani publik melalui pembangunan infrastruktur di daerah. “Untuk meningkatkan belanja publik pada APBD dengan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah, mengurangi jumlah jabatan struktural, tanpa mengurangi jumlah pegawai,” katanya.

Bupati Kukar Rita Widyasari saat ditemui usai acara mengatakan terkait Sosialisasi PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah tersebut Pemkab Kukar telah melakukan penyesuaian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana yang harus diubah, dilebur maupun ditambahkan. Misalnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi satu SKPD. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi SKPD sendiri karena program kerja SKPD ini masuk dalam visi dan misi Gerbang Raja yaitu salah satunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMDP) menjadi pelayanan satu pintu dengan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T).

"Ia berharap, jangan terlalu banyak mengurangi atau menghilangkan jabatan esselon II agar pejabat esselon II tidak banyak yang menganggur dengan diberlakukannya PP tersebut pada 2017," serunya.


Sumber: (Pemberitaan Humas Kukar)