Sekda Minta Semua SKPD Miliki Sistem Pelayanan yang Baik

 14 Desember 2016    gusdut    Pemerintahan

Sekda Kukar H Marli usai workshop foto bersama MenPAN-RB RI Asman Abnur


Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Marli meminta kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar agar memiliki sistem pelayanan yang baik. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Workshop Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (10/12) lalu di Pendopo Gubernur Riau, Pekanbaru. "Saya berharap semua SKPD nantinya memiliki sistem pelayanan yang baik, sehingga dengan sistem itu tidak ada lagi yang namanya pungli-pungli," ujar Marli. 

Menurut Marli, adanya sistem pelayanan yang baik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memberikan kemudahan baik bagi ASN itu sendiri maupun masyarakat secara umum.  Marli memberikan contoh dalam hal pengurusan kenaikan pangkat maupun pensiun.  Apabila pelayanan sudah baik maka tidak perlu lagi membawa map kesana kemari, melainkan pada tanggal yang ditetapkan secara otomatis sudah ada pada sistem.  

"Kedepan yang terpenting kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), ASN harus punya jiwa melayani, bukan dilayani. Saya akan kumpulkan semua SKPD untuk menyampaikan catatan yang didapat dari workshop yang penting ini," tambah Marli. 

Sementara itu, MenPAN-RB RI Asman Abnur mengatakan kementerian sudah menetapkan 49 daerah yang dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia salah satunya adalah Yogyakarta.  Bagi daerah yang belum menerapkan sistem yang bagus atau masih perlu belajar, dapat datang ke Yogyakarta yang sudah memiliki sistem E-Budgeting yang bagus. 

"Banyak daerah yang belum memiliki sitem pelayanan, untuk itu saya minta agar belajar ke daerah yang sudah ditetapkan sebagai roll model. Saya berharap perbaikan sistem pelayanan harus dilakukan daerah, termasuk sistem kenaikan pangkat bagi ASN maupun yang memasuki masa pensiun secara otomatis dapat diketahui melalui sistem, tidak perlu lagi yang bersangkutan membawa map dan lain sebagainya," jelasnya. (hmp01/humaskukar)