Kukar Kembali Meraih Penghargaan APE dari Kementerian PP dan PA

 27 Desember 2016    madi    Pemerintahan

Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah (6 dari kiri) didampingi Kepala Badan PP dan PA Kukar Aji Lina Rodiah (5 dari kiri), berfoto bersama usai menerima Penghargaan APE Tingkat Utama dari Menteri PP dan PA Yohana Yembise di halaman Istana Wakil Presiden RI Jakarta.

JAKARTA –Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2016 Tingkat Utama sebagai kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) RI tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PP dan PA, Yohana Yembise kepada Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah di Istana Wakil Presiden RI, Rabu (21/12).

Ditemui usai menerima penghargaan, Edi mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk dari evaluasi atas pelaksanaan pembangunan PP dan PA di Kukar, artinya sejauh mana pemerintah daerah mampu mengimplementasikan pembangunan yang responsif gender, agar kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan terpenuhi dalam berbagai aspek pembangunan.

Kukar sendiri sangat mendukung dengan adanya evaluasi tersebut yang dilakukan langsung oleh Kementerian PP dan PA, agar bisa diketahui apa yang menjadi kekurangannya maupun apa yang masih belum bisa dilaksanakan, sehingga menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan PP dan PA selanjutnya.

"Kami berharap, penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah yang diberikan Kementerian PP dan PA dapat memacu semangat dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender di daerah," ujar Edi. Sementara itu, Kepala Badan PP dan PA Kukar Aji Lina Rodiah mengatakan kinerja pembangunan gender yang berhasil dilaksanakan oleh Pemkab Kukar sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah hingga 2016 sebagaimana persyaratan diantaranya terbitnya kebijakan daerah mulai dari Perda tentang PUG, Keputusan Bupati tentang Pembangunan Gender, hingga kebijakan teknis pendukung lainnya oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang kerjanya. Tingginya komitmen seluruh pemangku kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mendukung dan mewujudkan pertumbuhan pembangunan gender di daerah tercermin dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA SKPD yang telah memasukkan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan gender.

Selanjutnya adalah hadirnya kelembagaan di daerah yang melaksanakan percepatan pembangunan gender baik yang berada dalam lingkungan kerja pemerintah daerah serta didukung kelembagaan unit-unit pelaksana teknis PUG di Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan dilakukannya penguatan kapasitas SDM baik aparatur pelaksana pembangunan gender pada masing-masing OPD maupun kader-kader penggerak pembangunan gender di lingkup Ormas di daerah melalui berbagai pendidikan/pelatihan. 

Selain itu juga terus diupayakan penambahan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang diarahkan pada berbagai program kerja pembangunan yang responsif gender disemua sektor, khususnya pada masing-masing OPD minimal teralokasi untuk tiga kegiatan utama yang responsif gender dengan jumlah alokasi dana sebesar 10 persen dari alokasi dana pada masing-masing OPD.

Telah tersedianya data terpilah Kukar pada masing-masing sektor dan terus dilakukan update sesuai dinamika perkembangannya setiap tahun. Kemudian hadirnya dukungan dan partisipasi masyarakat yang aktif dan positif dalam setiap gerak pembangunan gender di daerah, sehingga progres pembangunan gender terus meningkat. "Ini adalah penghargaan yang kedua kalinya diterima oleh Kukar setelah pada 2014 juga menerima penghargaan yang sama dari Kementerian PP dan PA RI," jelasnya. (hmp05)   

Sumber : Humas Pemberitaan Kukar.